Serba-Serbi Kasus Korupsi e-KTP, Seret Tokoh-tokoh Penting hingga Pengakuan Mengejutkan Agus Raharjo

Serba-Serbi Kasus Korupsi e-KTP, Seret Tokoh-tokoh Penting hingga Pengakuan Mengejutkan Agus Raharjo

DailyKabar.com – Kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang tersebut terbongkar pada tahun 2011-2012 lalu, belakangan ini kembali menjadi sorotan. Seperti yang diketahui, kasus ini terungkap berkat kicauan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Ini dia serba-serbi kasus korupsi e-KTP. 

Menurut pemberitaan yang dimaksud beredar, kasus ini bermula pada pengerjaan proyek yang tersebut dilaksanakan oleh Kemendagri pada tahun 2009. Kala itu, Kemendagri merencanakan mengajukan biaya anggaran untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP), adapun salah satu komponennya yaitu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

Pemerintah lantas menargetkan pembuatan e-KTP dapat rampung di tempat tahun 2013. Proyek e-KTP sendiri dilaksanakan sebagai program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan warga Indonesia. Lalu lelang e-KTP pun dimulai sejak tahun 2011, namun banyak terjadi permasalahan lantaran diindikasikan terjadi penggelembungan dana. 

Serba-Serbi Kasus Korupsi e-KTP 

Berikut adalah serba-serbi kasus korupsi e-KTP yang mana menyeret nama-nama besar tokoh Politik Indonesia: 

1. Jadi Kasus Korupsi Terbesar 

Pada awal terbongkarnya kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu mengungkapkan kongkalikong secara sistemik yang sudah pernah diimplementasikan birokrat, delegasi rakyat, pejabat BUMN hingga beberapa pengusaha. 

Tak tanggung-tanggung, kerugian dari kas negara oleh sebab itu kasus ini mencapai Rp 2,3 triliun. Jika dibandingkan dengan beberala kasus korupsi yang tengah atau sudah pernah ditangani oleh KPK kala itu, dugaan korupsi e-KTP ini bahkan mengakibatkan peluang kerugian negara paling besar. 

2. Puluhan Anggota DPR Dipanggil 

DPR sempat dibuat heboh lantaran KPK selama menangani kasus korupsi ini, melakukan pemanggilan terhadap puluhan anggota dewan lalu mantan anggota DPR RI. Nama-nama tokoh besar pun bahkan terlibat terseret. 

3. Seret Nama-Nama Tokoh Besar, Salah Satunya Ganjar Pranowo 

Sepeerti yang dimaksud disebutkan sebelumnya, puluhan anggota DPR RI turut terseret dalam kasus ini. Bahkan Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang saat itu menjabat sebagau anggota Komisi II DPR, disebut-sebut mengambil bagian menerima suap dalam kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut. 

Dugaan keterlibatan ini menjadi lebih besar jelas setelah jaksa KPK, pada sidang mengumumkan nama-nama tokoh yang digunakan diduga juga menerima aliran dana korupsi. Tak hanya saja Ganjar,  Menkumham Yasonna Laoly, yang tersebut dulu juga duduk di area komisi sama, juga turut disebut. 

Dalam kasus ini, Ganjar disebut menerima uang sebesar US$520.000 atau setara dengan Rp7 miliar. Sementara itu, Yasonna tercatat menerima US$84.000 atau setara Rp1,1 miliar. Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi, tercatat menerima tambahan US$4,5 jt atau lebih lanjut Rp60 miliar. 

Nama-nama besar yang mana disebut Jaksa diantaranya yaitu politisi DPR; mantan ketua DPR Marzuki Ali sebesar Rp20 miliar, Anas Urbaningrum sebesar Rp74 miliar, Teguh Djuwarno senilai Rp2,2 miliar, kemudian Arief Wibowo sebesar Rp1,4 miliar. 

4. Setya Novanto Jadi Tersangka 

Mantan ketua DPR Setya Novanto (saat itu yang mana merupakan ketua fraksi Golkar) bersama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri, disebut menerima salah satu ‘bagian’ terbesar yakni senilai Rp574 miliar. 

Novanto sempat membantah serta mengelak keterlibatannya. Ia bahkan sempat mengajukan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK. Meski sempat memenangkan praperadilan, namun Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka secara resmi pada Jumat, 10 November 2017 hingga divonis bersalah. 

Pada bulan September 2017, KPK memanggil Novanto untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Saat itu, Novanto masih menjabat sebagai Ketua DPR RI. 

Dalam prosesnya, Setya Novanto berkali-kali mangkir, dengan menggunakan berbagai alasan. Mulai dari sakit sampai memohon KPK menunggu hingga proses praperadilan selesai. Bahkan kala itu, Setya Novanto sempat mengirimkan sebuah surat ke KPK melalui Fadli Zon yang tersebut di tempat tahun 2017 menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, agar mampu menunda proses penyidikan terhadap dirinya hingga putusan praperadilan dikeluarkan. 

5. Tersangka Final Kasus Korupsi e-KTP 

Setelah melakukan berbagai proses penyelidikan sejak tahun 2012, KPK akhirnya menetapkan beberapa orang sebagai tersangka korupsi e-KTP. Beberapa dalam antaranya merupakam pejabat Kementerian Dalam Negeri kemudian petinggi DPR RI. 

Orang-orang yang dimaksud dimaksud adalah Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Anang Sugiana, Markus Nari, serta Setya Novanto. Selain itu, KPK juga turut menetapkan Miryam S. Haryani sebagai tersangka oleh sebab itu perannya yang digunakan menimbulkan keterangan palsu ketika sidang keempat atas nama Sugiharto serta Irman dilaksanakan. 

Penetapan tersangka yang mana dijalani KPK dalam kasus ini pertama kali dijalankan pada tanggal 22 April 2014 atas nama Sugiharto. Sedangkan sidang perdana atas tersangka dalam kasus megaproyek ini digelar pada 9 Maret 2017. 

6. Program e-KTP Tak Mencapai Target 

Lambatnya pembuatan e-KTP merupakam salah satu dampak buruk dari ‘megakorupsi’ ini. Tercatat target yang digunakan ingin dicapai pemerintah, yaitu 172 jt e-KTP pada akhir tahun 2012, tak tercapai. Hingga pada awal tahun 2013, masih ada 34 jt publik Indonesia yang belum mempunyai KTP elektronik. 

Bahkan dampaknya masih terasa hingga saat ini. Lamanya pembuatan e-KTP ini sampai-sampai menciptakan warga kesulitan dalam menjalankan haknya, termasuk untuk memberikan pernyataan pada Pilkada tahun 2014 lalu. 

7. Agus Raharjo Mengaku Pernah Dipanggil Jokowi untuk Menghentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode tahun 2015-2019 Agus Rahardjo mengungkapkan jika dirinya pernah dipanggil kemudian diminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang menjerat mantan ketu DPR RI Setya Novanto atau Setnov. 

Sebelum mengungkap kesaksiannya itu, Agus menyampaikan permohonan maaf kemudian merasa ada hal ganjil yang digunakan harus dijelaskan. 

“Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara). Jadi, saya heran ‘biasanya manggil berlima ini kok sendirian’. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil,” ungkap Agus dalam program Rosi, deperti yang digunakan rikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (2/12/2022). 

“Itu di tempat sana begitu saya masuk Presiden tampak marah, menginginkan, sebab begitu saya masuk beliau sudah teriak ‘hentikan’. Kan saya heran yang digunakan dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu yang tersebut terlibat kasus e-KTP supaya tiada diteruskan,” sambung Agus. 

Namun, Agus mengaku bukan menjalankan perintah itu dengan alasan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) telah terjadi ditandatangani olej pimpinan KPK tiga minggu sebelum adanya pertemuan tersebut. 

Agus merasa jika kejadian itu berimbas terhadap diubahnya Undang-undang KPK. Melalui revisi UU KPK, ada beberapa ketentuan penting yang mana saat ini diubah. Salah satunya, KPK pada saat ini pada bawah kekuasaan eksekutif lalu dapat menerbitkan SP3. 

“Kemudian sebab tugas dalam KPK seperti itu ya makanya saya jalan terus. Tapi, akhirnya dijalankan revisi undang-undang yang digunakan intinya terdapat SP3, kemudian di area bawah presiden, mungkin waktu itu presiden merasa ini Ketua KPK diperintah presiden kok enggak mau, apa mungkin begitu,” terang Agus. 

8. Istana Membantah Kesaksian Agus Raharjo 

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa ia sudah pernah mengecek pertemuan yang tersebut dimaksud. Akan tetapi, setelah dicek tidaklah ada dalam jadwal presiden. 

“Setelah dicek, pertemuan yang dimaksud diperbincangkan itu tidaklah ada dalam rencana Presiden,” ungkap Ari lewat keterangan tertulisnyam 

Lebih lanjut, Ari bukan mau menjawab keterkaitan Jokowi yang digunakan mengajukan permohonan kasus e-KTP dihentikan. Ia memohon agar umum untuk tetap melihat fakta di tempat mana saat ini Setnov tetap diproses hukum. 

“Kita lihat hanya apa kenyataannya yang digunakan terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setya Novanto pada saat ini terus berjalan pada tahun 2017 dan juga sudah ada putusan hukum yang dimaksud berkekuatan hukum tetap,” jelas Ari. 

“Presiden dalam pernyataan resmi tanggal 17 November 2017 dengan tegas memohonkan agar Setya Novanto mengikuti proses hukum di dalam KPK yang digunakan sudah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus KTP elektronik. Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik,” pungkasnya. 

Nah itulah tadi serba-serbi kasus korupsi e-KTP, disebut korupsi terbesar yang tersebut rugikan uang negara hingga Rp 2,3 triliun. 

Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari

(Sumber: Suara.com)