Enzy Storia Ingatkan Jangan Golput Saat Pemilu, Memang Bisa Dipidana?

Enzy Storia Ingatkan Jangan Golput Saat Pemilu, Memang Bisa Dipidana?

Dailykabar.com – Enzy Storia mendapat banyak cibiran dari warganet usai menyebabkan cuitan untuk memohon tak menjatuhkan pasangan calon mendekati pemilu. Bahkan, Enzy Storia sampai dikira buzzer oleh beberapa warganet.

Meski demikian, Enzy Storia kembali menegaskan kalau dirinya bukanlah buzzer. Enzy Storia justru mengajukan permohonan agar publik bukan golput di tempat ketika Pemilihan Umum berlangsung. Ia juga mengajukan permohonan rakyat untuk sanggup mencari tahu berbagai hal tentang para capres tambahan dalam.

“Jangan golput ya. At least kita pilih yang tersebut kata hati lebih tinggi baik. Karena kan kita rakyat ya tidak ada ada kepentingan apapun jadi coba lebih lanjut pintar untuk mencari tahu dari segala lini,” tutur Enzy Storia.

Menurut Enzy Storia, hak pendapat pada pada waktu pemilihan raya menjadi satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar warga untuk menggunakan hak suaranya.

Enzy Storia. [Instagram]
Enzy Storia. [Instagram]

“Sangat menghargai pilihan teman-teman. Karena setiap paslon punya plus kemudian minusnya. Saya sebagai public figure yang digunakan tidak buzzer hanya sekali dapat membantu mengingatkan bahwa hak kata-kata kita penting,” ucap Enzy Storia.

Terkait permasalahan golput yang disampaikan Enzy Storia ini memang benar kerap menjadi perbincangan dalam masa mendekati Pemilu. Pasalnya, masih ada beberapa publik yang mana ragu lalu memilih untuk golput pada Pemilihan Umum Februari 2024 mendatang.

Namun, sebenarnya bagaimana hukum dari golput sendiri? Apakah seseorang yang mana memutuskan golput melanggar hukum serta dapat dipidana?

Mengutip Hukum Online, golongan putih alias golput sendiri tak dikenal pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak ada ada aturan hukum seseorang memutuskan untuk golput.

Namun, jikalau maksud di area di sini adalah memengaruhi orang untuk tidaklah memilih pilihannya, maka ini melanggar hukum. Dalam Pasal 284 UU pemilihan yang dimaksud berbunyi:

“Dalam hal terbukti pelaksana lalu pasukan Kampanye pemilihan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk kontestan Kampanye Pemilihan Umum secara segera atau bukan segera untuk:

  1. Tidak menggunakan hak pilihnya;
  2. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Audien pemilihan raya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya bukan sah;
  3. Memilih Pasangan Calon tertentu;
  4. Memilih Partai Politik Partisipan pemilihan tertentu; dan/atau
  5. Memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur pada undang-undang ini.”

Tidak semata-mata itu, orang yang mana mempengaruhi atau menghadirkan orang lain untuk tiada menggunakan hak pilihnya dapat dipidana berdasarkan UU pemilihan sebagai berikut:

Pada Pasal 515 dijelaskan: “Setiap orang yang mana dengan sengaja pada pada waktu pemungutan ucapan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk pemilih supaya bukan menggunakan hak pilihnya atau memilih kontestan pemilihan umum tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun lalu denda paling banyak Simbol Rupiah 36 juta.”

Pasal 523 ayat (3) dijelaskan: “Setiap orang yang dimaksud dengan sengaja pada hari pemungutan pengumuman menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya terhadap pemilih untuk tidaklah menggunakan hak pilihnya atau memilih kontestan pemilihan umum tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan juga denda paling berbagai Rupiah 36 juta.”

Dengan demikian, setiap orang bebas berhadapan dengan hak pilihnya masing-masing. Namun, jikalau seseorang memengaruhi orang lain untuk tak memilih, ini termasuk melanggar hukum lalu dapat dipidana.