Ahli Hukum Administrasi Sebut Pendaftaran Gibran sebagai Cawapres Tidak Sah

Ahli Hukum Administrasi Sebut Pendaftaran Gibran sebagai Cawapres Tidak Sah

JAKARTA – Ahli Hukum Administrasi, Ridwan dihadirkan sebagai ahli di sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ( PHPU ) ke Mahkamah Konstitusi ( MK ). Dalam keterangannya, ia mengatakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon perwakilan presiden (cawapres) 2024 merupakan hal yang digunakan tidaklah sah.

“Pencalonan Rakabuming Raka pada persepektif hukum administrasi saya menyimpulkan itu bukan sah,” kata Ridwan di persidangan PHPU ke Gedung MK, Hari Senin (1/4/2024).

Ridwan menjelaskan, tidaklah sahnya pencalonan Gibran yang disebutkan lantaran pada pada waktu pendaftaran yakni pada periode 19 hingga 25 Oktober 2023, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 itu belum diubah pascaputusan 90/PUU-XXI/2023 persoalan batas usia capres dan juga cawapres.

“Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2023 itu belum dihapus, belum diganti, belum diubah, sehingga dengan demikian, peraturan yang tersebut berlaku pada ketika itu adalah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang tersebut mensyaratkan pada calonnya itu berusia paling rendah 40 tahun,” tutur Ridwan.

“Sehingga dengan demikian pada ketika pendaftaran yang bersangkutan memang sebenarnya belum berusia 40 tahun. Baru kemudian baru setelahnya itu diterima pendaftaran itu, baru kemudian penetapannya sebagai pasangan calon itu menggunakan Keputusan KPU Nomor 1362 Tahun 2023,” katanya.

Ridwan menafsirkan tindakan KPU yang dimaksud meloloskan Gibran untuk berubah jadi cawapres Prabowo Subianto padahal belum 40 tahun dinilai aneh dari segi hukum administrasi, pada konsiderans, di Pasal 52 ayat 1 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

“Padahal tindakan tentang penetapan pasangan partisipan pemilihan umum itu diterbitkan tanggal 13 November. Sementara Peraturan KPU itu sudah ada diubah pada tanggal 3 November, kok masih dijadikan dasar pertimbangan menimbang, konsiderans menimbang, itu secara hukum administrasi tidaklah tepat oleh sebab itu bukan berlaku, mestinya yang berubah jadi pertimbangkan adalah UU yang dimaksud baru, peraturan yang digunakan baru,” kata Ridwan.

Artikel ini disadur dari Ahli Hukum Administrasi Sebut Pendaftaran Gibran sebagai Cawapres Tidak Sah