Ade Armando ‘Senggol’ Kesultanan Jogja, Sultan HB X: Kalau Dianggap Dinasti Politik, Diubah Saja UUD

Ade Armando ‘Senggol’ Kesultanan Jogja, Sultan HB X: Kalau Dianggap Dinasti Politik, Diubah Saja UUD

DailyKabar.com – Ade Armando yang digunakan selama ini dikenal sebagai pegiat media sosial (medsos) dan juga Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menciptakan kontroversi baru. Kali ini pria yang tersebut pernah menjadi sasaran amukan massa demonstran penolak Jokowi tiga periode menciptakan kontroversi perihal dinasti politik.

Pasalnya dalam pernyataannya, Ade membandingkannya dengan kritikan dari mahasiswa menyerang Keluarga Joko Widodo yang mana dinilai membangun dinasti politik.

“Anak-anak BEM ini harus tahu dong. Kalau mau melawan kebijakan pemerintah dinasti, ya urusan politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Keistimewaan Yogyakarta,” katanya dalam cuplikan video yang mana beredar pada media sosial.

Ia kemudian mengoreksi proses pemilihan umum di dalam Yogyakarta yang diistimewakan tersendiri dibandingkan banyak wilayah lain di dalam Indonesia.

“Gubernurnya tidaklah dipilih melalui Pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono X yang telah lama menjadi Gubernur sebab garis keturunan,” katanya.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando membantah telah dilakukan mencemarkan nama baik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Suara.com/Fakhri Fuadi)
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando. (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Pernyataan itu kontan memancing kontroversi sebagian pihak yang digunakan berada di tempat Kota Yogyakarta. Semula pernyataan Ade Armando itu ditujukan terhadap organisasi eksekutif mahasiswa alias BEM. Ade berusaha menyindir aksi BEM UI dan juga UGM yang tersebut mengomentari praktik urusan politik dinasti menjauhi Pilpres 2024.

Namun analogi yang mana dibangun Ade Armando yang dinilai salah persepsi. Bahkan Sri Sultan Hamengkubowono X, yang juga Gubernur DIY, menilai pernyataan Ade Armando seharusnya juga melihat kepada sejarah panjang provinsi tersebut.

Ia kemudian merujuk pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18B ayat (1) menyebutkan Negara mengakui kemudian menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang tersebut bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

“Kalau nggak keliru (salah) ya (UUD 1945 pasal 18) yang tersebut menyangkut kesulitan pengertian Indonesia itu menghargai selama usul tradisi DIY,” katanya.

UU Keistimewaan

Dalam UU Keistimewaan DIY, mengamanatkan Raja Keraton Yogyakarta menjadi Gubernur DIY serta Adipati Kadipaten Pakualaman sebagai Wakil Gubernur (Wagub) DIY.

Lantaran itu, Sri Sultan HB X mengembalikannya kepada warga atau siapa pun untuk melihat isi UUD 1945 maupun UU Keistimewaan DIY dalam merespons kebijakan pemerintah dinasti yang digunakan dipermasalahkan Ade Armando.

“Ya (DIY) melaksanakan (UUD 1945 kemudian UU Keistimewaan) itu belaka ya kan, dinasti atau tiada terserah dari sisi mana publik melihatnya. Yang penting bagi kita dalam DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaan dari dengan syarat usulnya dan juga menghargai sejarah itu. Itu aja, bunyi UU Keistimewaan-nya itu. Kalimat dinasti atau nggak disitu juga nggak ada, yang mana penting kita bagian dari republik serta melaksanakan keputusan uu yang ada,” katanya.

Bahkan, bila urusan politik dinasti dipermasalahkan Ade Armando, Sultan HB X mempersilahkan isi UUD 1945 lalu UU Keistimewaan DIY diubah.

Tetapi, Sultan memverifikasi tidaklah menyuruh siapapun untuk mengubah kedua regulasi itu.

“Kalau dianggap (DIY menerapkan politik) dinasti, ya diubah belaka UUD (1945). Ya silahkan cuma itu masyarakat, yang mana penting saya bukan menyuruh,” katanya.

(Sumber: Suara.com)