Syarat KTP untuk Beli Gas LPG 3 Kg, Solusi Tepat Agar Subsidi Tepat Sasaran?

Syarat KTP untuk Beli Gas LPG 3 Kg, Solusi Tepat Agar Subsidi Tepat Sasaran?

Dailykabar.com – Profesor Keuangan Negara, Hamid Paddu, menegaskan bahwa pemakaian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) di pembelian elpiji 3 kilogram merupakan kebijakan yang tersebut tepat.

Menurutnya, mekanisme yang dimaksud tak belaka berfungsi sebagai pendataan, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan pemahaman untuk rakyat agar subsidi elpiji benar-benar dapat dinikmati oleh keluarga miskin.

“Dengan cara ini, kegiatan subsidi elpiji dapat tepat sasaran lalu juga berperan sebagai alat institusi belajar untuk penduduk untuk meyakinkan bahwa bantuan fiskal benar-benar dinikmati oleh keluarga yang dimaksud membutuhkan,” kata beliau pada Rabu (24/1/2024).

Saat ini, subsidi yang terus-menerus tidak ada tepat sasaran tentu memberatkan keuangan negara diperkirakan mencapai Rp10 triliun – Rp15 triliun, yang dimaksud kebanyakan digunakan untuk subsidi gas melon justru dinikmati kalangan mampu.

“Kalau tiada (dibatasi), bobol terus kita punya anggaran,” kata dia, dikutipkan dari Antara.

Guru besar Universitas Hasanuddin, Makassar, yang disebutkan juga mengatakan, pembelian gas 3 kg menggunakan KTP dan/atau KK dapat mengedukasi penduduk sebab dokumen kependudukan yang dimaksud bisa jadi menunjukkan, apakah yang tersebut bersangkutan memang benar dari keluarga tak mampu atau bukan.

Dalam kondisi demikian, tambahnya, orang yang digunakan berpenghasilan tinggi pun secara perlahan akan merasa malu. Kalangan ekonomi mampu yang dimaksud akan enggan memperlihatkan KTP dan/atau KK semata-mata untuk membeli gas seharga Rp20 ribu.

“Pada akhirnya, kalangan mampu itu akan memilih membeli gas yang tersebut bukan disubsidi atau bright gas,” ujarnya.

Sebaliknya, apabila pembelian tetap saja diadakan terbuka seperti sebelumnya, orang yang mana berhak akan setiap saat kehabisan LPG 3 Kg, lanjutnya, serta kondisi demikian akan selalu berulang oleh sebab itu orang kaya turut menikmati subsidi gas melon tersebut.

“Akibatnya, anggaran kita yang berasal dari pajak pun habis dinikmati orang yang tersebut tak berhak. Dan itu kan haram sebenarnya, dikarenakan merek menikmati yang digunakan tidak haknya,” katanya.

Ia menambahkan, publik sebaiknya bukan memandang pemakaian KTP dan/atau KK pada waktu membeli gas melon sebagai kebijakan yang memberatkan. Sebaliknya, aturan ini diterapkan untuk menjamin ketersediaan LPG 3 kilogram bagi publik miskin.

Sebelumnya, otoritas melalui Kementerian Daya kemudian Informan Daya Mineral (ESDM) sudah pernah menegaskan bahwa pembelian elpiji 3 kg wajib melibatkan pemakaian kartu tanda penduduk (KTP) mulai 1 Januari 2024. Hanya rakyat yang terdaftar secara resmi yang tersebut diperbolehkan untuk membeli gas subsidi ini.

Pembeli dalam Pangkalan hanya sekali perlu mengakibatkan KTP dan/atau KK. Setelah terdaftar pada sistem, merek semata-mata perlu menghadirkan KTP untuk pembelian berikutnya. Status pendaftaran juga dapat dicek melalui alamat subsiditepat.mypertamina.id/LPG/CekNIK.

(Sumber: Suara.com)