Subsidi Tenaga Bengkak, eksekutif Diminta Fokus Pada Kepentingan Publik Luas

Subsidi Tenaga Bengkak, eksekutif Diminta Fokus Pada Kepentingan Publik Luas

Dailykabar.com – Kondisi Keuangan Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof. Dr. Candra Fajri Ananda mengatakan, subdidi energi harus menyasar pada sektor-sektor yang tersebut menguasai hajat hidup orang banyak.

“Pemerintah harus berhati-hati dan juga fokus di menjalankan kebijakan subsidi di area bidang energi. Harus ada prioritas yang dimaksud memungkinkan subsidi yang disebutkan benar-benar dinikmati oleh warga luas juga bukanlah belaka pihak-pihak tertentu,” kata Candra ditulis hari terakhir pekan (19/1/2024).

Sebelumnya Menteri Daya lalu Sumber Daya Alam Arifin Tasrif telah dilakukan menyampaikan bahwa pemerintah tahun ini menetapkan target subsidi energi sebesar Rp186,9 triliun. Rinciannya, sebesar Rp113,3 triliun subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga Liquified Petroleum Gas (LPG), juga Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pada negeri kita harus menyiapkan paket subsidi energi untuk para masyarakat, subsidi energi ini masih dipertahankan,” tutur Menteri Daya serta Narasumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada waktu konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM Tahun 2023 dalam Kantor Kementerian ESDM Jakarta.

Arifin juga mengungkapkan, pada tahun 2023, realisasi subsidi energi mencapai Rp159,6 triliun atau lebih lanjut tinggi dari target yang digunakan sudah pernah ditetapkan sebesar Rp145,3 triliun.

Candra meminta-minta pemerintah untuk mengevaluasi kemudian menghentikan subsidi energi yang tersebut gagal mencapai tujuannya. Ia lalu menunjuk kegiatan subsidi nilai tukar gas bumi tertentu (HGBT) yang mana menyasar 7 sektor sektor tertentu yang digunakan telah digulirkan pemerintah sejak bulan April tahun 2020.

“Subsidi ini memang sebenarnya harus tepat sasaran juga tata kelolanya juga benar. Yang salah itu tidak subsidinya, tetapi implementasi dari kebijakan subsidinya. Harus kita akui, inisiatif HGBT ini belum memberikan dampak kegiatan ekonomi seperti yang tersebut menjadi tujuan awal pemerintah. Subsidi pemerintah terpencil tambahan besar dari penerimaan negara dari sektor bidang penerima subsidi. Proyek ini harus dievaluasi atau dihentikan jikalau implementasi kebijakannya tidak ada sesuai,” tegas Candra.

Sejak diberlakukan sampai tahun 2022, kegiatan subsidi gas tidak mahal dengan mematok tarif gas bumi sebesar USD6 per MMBTU ini telah dilakukan menciptakan pemerintah kehilangan penerimaan negara hingga sebesar Rp29,4 triliun. Padahal di periode tersebut, penerimaan negara dari sektor lapangan usaha penerima subsidi cuma sekitar Simbol Rupiah 15 triliun.

Terkait subsidi gas bumi, menurut Candra, akan lebih banyak baik diprioritaskan pada sektor-sektor yang dimaksud menguasai hajat hidup orang sejumlah seperti sektor pupuk juga kelistrikan.

“Hari ini kita mendengar berbagai petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk yang tersebut katanya akibat harga jual gas yang dimaksud mahal. Karena itu pemerintah harus menjadikan gas diskon ini untuk memberikan kepastian pupuk bagi jutaan petani yang mana hidupnya susah,” tegasnya.

Tetapi, lanjut Candra, pemerintah juga harus melindungi sisi tata niaganya juga. Menurutnya, jangan sampai distribusi pupuk yang disebutkan dikuasai oleh perusahaan tertentu yang akan berdampak pada tingginya biaya pupuk begitu sampai di dalam tangan petani.

Karena itu, Menko Perekonomian harus mampu mengkombinasikan semuanya dari hulu sampai hilir sama-sama kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Kemenkumham.

Sektor lain yang digunakan juga dipandang strategis untuk mendapatkan gas tidak mahal adalah kelistrikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan kegiatan net zero emission di area tahun 2060 dimana gas bumi merupakan energi transisi terpenting untuk menciptakan energi bersih.

“Pemerintah harus berani mengambil kebijakan tegas yang digunakan berpihak terhadap kepentingan kemudian keinginan publik luas,” imbuhnya.

Sesuai ketentuan pada kebijakan HGBT, pemerintah wajib menanggung biaya selisih tarif dengan menghurangi jatah keuntungan transaksi jual beli gas negara, sehingga tidaklah membebani jatah atau keuntungan kontraktor.

Dengan skema ini pemerintah memang sebenarnya tidaklah mengalokasikan biaya subsidi HGBT ke pada APBN. Namun demikian, pemerintah kehilangan penerimaan negara pada total yang tersebut sangat besar akibat jatah keuntungan perdagangan gas yang tersebut menjadi hak negara berkurang.

Direktur Jenderal Minyak kemudian Gas Bumi Ditjen Migas Tutuka Ariadji menyatakan, di menjalankan kebijakan insentif biaya gas sebesar US$6 per MMBTU untuk tujuh sektor sektor tersebut, pemerintah belaka bisa saja mengorbankan bagian negara. Sedangkan, porsi bagian kontraktor tetap.

“Penerimaan negara itu yang dimaksud dikurangi, kalau nggak nilai tukar gasnya sanggup lebih lanjut dari US$6,” kata Tutuka.

Kondisi sektor hulu migas sendiri sedang menurun. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Acara Usaha Hulu Minyak kemudian Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan realisasi lifting minyak di dalam tahun 2023 sebesar 605.500 barel minyak per hari (BOPD). Produksi itu lebih besar rendah daripada target APBN 2023 sebesar 660.000 BPOD.

Realisasi salur gas pada 2023 sebesar 5.378 jt standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD), juga tambahan rendah ketimbang target APBN 2023 sebesar 6.160 MMSCFD

(Sumber: Suara.com)