Tekno  

SAP Klarifikasi mengenai Kasus Suap Pejabat Indonesia, Termasuk ke BAKTI Kominfo

SAP Klarifikasi mengenai Kasus Suap Pejabat Indonesia, Termasuk ke BAKTI Kominfo

Dailykabar.com – Korporasi software selama Jerman, SAP, akhirnya klarifikasi tentang perkara suap yang dimaksud melibatkan pejabat Indonesia, termasuk Badan Aksesibilitas Komunikasi Jarak Jauh dan juga Pengetahuan Kementerian Komunikasi lalu Informatika (BAKTI Kominfo).

SAP mengklaim telah terjadi menyambut baik kesepakatan yang digunakan telah terjadi dicapai seputar isu kepatuhan yang sudah ada lama terjadi, termasuk di area Indonesia.

“Kami menyambut baik kesepakatan-kesepakatan yang tersebut telah dilakukan dicapai oleh SAP dengan Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat (AS), Komisi Sekuritas juga Bursa Negeri Paman Sam (SEC) dan juga Otoritas Penuntut Nasional (NPA) Afrika Selatan terkait isu-isu seputar compliance yang mana telah lama terjadi, termasuk hal-hal yang mana berkaitan dengan Indonesia yang relevan dengan U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) oleh sebab itu jangkauannya yang tersebut ekstra-teritorial,” ungkap SAP, diambil dari situs resminya, Akhir Pekan (21/1/2024).

“SAP sepenuhnya bekerja sebanding dengan pihak berwenang, serta penyelesaian terhadap isu-isu ini menyembunyikan semua kesulitan compliance yang diselidiki di area Amerika Serikat juga Afrika Selatan,” lanjut perusahaan.

SAP mengaku telah berpisah dengan berbagai pihak yang dimaksud terlibat pada tindakan hukum yang terjadi lebih tinggi dari lima tahun lalu itu, termasuk pada Indonesia. Korporasi menegaskan kalau pelaku yang tersebut berkaitan dengan skandal itu tidaklah mencerminkan nilai SAP.

“Perusahaan telah lama berpisah dari semua pihak yang digunakan bertanggung jawab, termasuk di tempat Indonesia, menghadapi isu ini lebih lanjut dari lima tahun yang lalu. Perilaku masa lalu dari mantan pegawai serta mantan mitra tertentu tidak ada mencerminkan nilai-nilai SAP atau komitmen kami terhadap perilaku etis,” beber mereka.

Lebih lanjut SAP telah terjadi melakukan peningkatan yang signifikan terhadap acara kepatuhan juga kontrol internal selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, otoritas Negeri Paman Sam lalu Afrika Selatan secara khusus menggarisbawahi remediasi SAP yang tersebut kuat, proses kontrol yang tersebut kokoh, dan juga peningkatan proses compliance.

“Seperti yang digunakan dinyatakan dengan jelas di Kode Global Etik kemudian Perilaku Bisnis untuk Karyawan (www.sap.com/globalcode), SAP tak mentolerir pelanggaran compliance lalu masih berikrar untuk bekerja sejenis dengan pelanggan juga mitra untuk fokus terhadap inovasi, keahlian, dan juga sumber daya kami di membantu metamorfosis kegiatan bisnis serta mengupayakan pembaharuan serta kemakmuran dalam Indonesia juga seluruh wilayah di tempat mana SAP beroperasi,” tandasnya.

Kasus korupsi SAP
Diketahui perusahaan software selama Jerman, SAP didenda 220 jt Dolar Amerika Serikat atau setara Mata Uang Rupiah 3,4 triliun usai terbukti melakukan penyuapan sesuai penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) sama-sama Komisi Sekuritas serta Bursa Amerika Serikat (SEC).

Sanksi itu diberlakukan oleh sebab itu SAP terbukti melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Eksternal (FCPA) dengan melakukan skema pembayaran suap terhadap pejabat pemerintah dalam Afrika Selatan juga Indonesia.

Denda yang dimaksud nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan penyelidikan melawan tindakan hukum suap yang mana masih berlangsung. Dalam dokumen pengadilan, SAP telah terjadi mengesahkan perjanjian penuntutan yang tersebut ditangguhkan (DPA) selama tiga tahun dengan departemen terkait.

Disampaikan oleh Asisten Jaksa Agung dari Divisi Kriminal DOJ, Nicole M. Argentieri, yang dimaksud disitir dari laman resmi SEC [www.sec.gov], SAP dengan sengaja menyuap pejabat pemerintah dan juga entitas terkait pemerintah di dalam Afrika lalu Indonesia guna memperoleh keuntungan di usaha pemerintah di dalam kedua negara.

Menanggapi tuduhan ini, SAP menegaskan, pihaknya akan menggalang pihak berwajib di area Indonesia, Afrika Selatan serta seluruh dunia untuk melawan praktik korupsi.

“Keputusan ini menjadi momen krusial di perjuangan melawan praktik suap serta korupsi asing. SAP berazam untuk meningkatkan kekuatan kerja serupa dengan otoritas di tempat Afrika Selatan dan juga pada seluruh dunia,” ucapnya, seperti yang mana dikutipkan dari situs resmi DOJ yang mana dikutipkan Redaksi Suara.com pada Awal Minggu (15/1/2024).

Nicole M. Argentieri menegaskan, persoalan hukum ini bukan belaka menunjukkan pentingnya koordinasi internasional di memerangi korupsi, tetapi juga mencerminkan cara pihak berwajib menegakkan hukum melawan perusahaan agar mau bertanggung jawab.

Tuduhan yang dimaksud pada waktu ini telah lama diakui oleh SAP. Dalam dokumen penyelidikan, SAP serta mitranya disebut telah lama memberikan suap kemudian imbalan lainnya untuk memenuhi kepentingan pejabat asing di dalam Afrika Selatan serta Indonesia. Bentuk penyuapan melibatkan uang tunai, sumbangan politik, pengiriman elektronik, juga berbagai barang mewah.

Pada periode tahun 2015-2018, SAP ikut serta di skema penyuapan terhadap beberapa pejabat dalam Indonesia dengan tujuan meraih keuntungan usaha secara ilegal.

Tindakan yang dimaksud mempermudah SAP untuk mengungguli kontrak dengan berbagai departemen atau lembaga pada Indonesia, termasuk Kementerian Kelautan dan juga Perikanan (KKP) juga Badan Aksesibilitas serta Data Kementerian Komunikasi juga Informatika (BAKTI Kominfo), sebagaimana disebutkan oleh DOJ.

Tanggapan BAKTI Kominfo
BAKTI Kominfo sempat terseret pada persoalan hukum korupsi SAP yang dimaksud terjadi pada waktu periode tahun 2015-2018. Namun kala itu nama BAKTI Kominfo masih dikenal sebagai Balai Pemberi dan juga Pengelola Modal Pertelekomunikasian dan juga Informatika (BP3TI).

Kepala Divisi Humas juga SDM BAKTI Kominfo, Sudarmanto menerangkan kalau pada tahun 2018, BP3TI berubah nama menjadi BAKTI Kominfo melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi serta Tata Kerja BAKTI.

Di tahun itu, BLU BAKTI Kominfo menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak lalu license SAP sebesar Rupiah 12,6 miliar demi memperbaiki tata kelola juga modernisasi proses bisnis.

“Kontrak yang disebutkan dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan juga pengadaan yang transparan juga akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan lalu peraturan yang dimaksud berlaku,” kata Sudarmanto di siaran pers yang digunakan diterima, Hari Senin (15/1/2024).

Dia meyakinkan kalau BAKTI Kominfo akan melakukan pemeriksaan internal usai nama lembaganya dicatut di tindakan hukum tersebut.

Tak belaka itu, BAKTI Kominfo mengklaim akan berjanji menjunjung tinggi penegakan hukum serta siap bekerja identik dengan otoritas terkait.

“Selain melakukan pemeriksaan internal terkait persoalan hukum tersebut, BAKTI berazam menjunjung tinggi penegakan hukum dan juga akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk membantu pengelolaan APBN yang dimaksud inklusif juga berkelanjutan menuju Indonesia yang tersebut maju, makmur, sejahtera, dan juga bersih dari korupsi,” tegasnya.

Sementara itu Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menekankan tindakan hukum perusahaan selama Jerman SAP yang mana dikaitkan dengan pejabat Balai Sumber serta Pengelola Pendanaan Komunikasi Jarak Jauh kemudian Informatika (BP3TI) merupakan perkara lama serta terjadi pada periode sebelum kepemimpinannya di dalam Kementerian Kominfo.

Tapi Menkominfo menegaskan tiada menolerir tindakan suap lalu menindaklanjuti temuan itu dengan menyerahkan terhadap Aparat Penegak Hukum.

“Penyuapan apapun serta berapapun nilainya sangat bukan dapat ditolerir. Kami dari Kominfo masih membuka diri manakala memang sebenarnya ada temuan permasalahan hukum kita tindakan aja, silakan untuk APH (Aparat Penegak Hukum) jikalau ingin memprosesnya,” tegasnya di area Kantor Kementerian Kominfo, DKI Jakarta Pusat, Hari Jumat (19/01/2024).

(Sumber: Suara.com)