RKAB Disetujui, Produksi Bijih Tembaga Freeport Bakal Tembus 219 Juta Ton

RKAB Disetujui, Produksi Bijih Tembaga Freeport Bakal Tembus 219 Juta Ton

Dailykabar.com – JAKARTA – Kementerian Tenaga dan juga Narasumber Daya Mineral ( ESDM ) sudah pernah menyetujui rencana kerja serta anggaran biaya (RKAB) PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk periode 2024-2026. Rinciannya besaran produksi ore PTFI pada tahun 2024 disetujui sebesar 63.161.089 ton bijih tembaga .

Kemudian untuk tahun 2025 sebesar 77.522.837 ton juga pada tahun 2026 sebesar 79.120.171 jt ton. Maka apabila ditotal, rencana produksi bijih tembaga Freeport selama 3 tahun mencapai 219,8 jt ton.

“PT Freeport RKAB 2024-2026 telah kita setujui,” jelas Plt Dirjen Minerba, Bambang Suswantono pada konferensi pers Capaian Tahun 2023 dan juga Proyek Kerja tahun 2024 subsektor mineral dan juga batubara di tempat Kantor Ditjen Minerba, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Sementara itu terkait izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga yang mana berakhir Mei tahun ini, Bambang mengumumkan pihaknya masih memproses permintaan yang dimaksud lantaran di dalam luar RKAB, PTFI masih harus kembali melakukan pengajuan.

“Tapi untuk permasalahan ekspor konsentratnya mereka harus izin lagi ke kita, pada waktu ini sedang pada proses,” imbuhnya.

Sebelumnya Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2023 Terkait Rencana Kerja dan juga Anggaran Biaya (RKAB) serta Pelaporan Baru menggantikan regulasi yang dimaksud mengatur sebelumnya yakni Peraturan Menteri ESDM (Permen) Nomor 7 Tahun 2022.

Selain untuk memperbaiki tata kelola serta efisiensi di pelayanan Perizinan pertambangan mineral atau batubara, pemerintahan menganggap perlu diadakan pengaturan kembali konsep penyusunan, evaluasi dan juga persetujuan RKAB, mengingat persetujuan RKAB merupakan dasar bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), juga pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha Pertambangan.

Secara umum substansi pokok yang digunakan diatur di Permen yang dimaksud berisi 4 (empat) hal pokok yakni, pembagian waktu kegiatan untuk RKAB, sangsi administratif, pemenuhan aspek esensial di penyusunan RKAB kemudian efesiensi tata waktu.

(Sumber:SindoNews)