Picu Banyak Reaksi Penolakan, Thailand Tunda Inisiatif BLT Rp218 Trilyun

Picu Banyak Reaksi Penolakan, Thailand Tunda Inisiatif BLT Rp218 Trilyun

Dailykabar.com – JAKARTA – Dalam sebuah insiden yang mana mengejutkan, pemerintahan Thailand sudah mengumumkan penundaan penyelenggaraan kegiatan bantuan dengan segera tunai (BLT). Inisiatif ini awalnya dijadwalkan untuk diperkenalkan sebelum Mei 2024 bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan untuk warga Thailand sehingga menurunkan tekanan sektor ekonomi serta meningkatkan standar hidup.

Kabinet Thailand sebelumnya telah lama menyetujui pemotongan pajak komponen bakar minyak (BBM) selama tiga bulan lalu rencana anggaran 3,6 triliun baht untuk tahun 2025 untuk menggalang tarif BBM kemudian mengempiskan biaya hidup. Namun, skema bantuan dompet digital senilai 14,3 miliar baht atau setara Rp6 triliun mengalami penundaan yang tak terduga, sehingga peluncuran ditunda hingga bulan Mei. Penundaan acara ini, yang dimaksud diproyeksikan akan memberikan 10.000 baht sekitar USD285 untuk 50 jt warga Thailand, sudah menciptakan gelombang perasaan khawatir pada antara para calon penerima.

Mengutip BNN, penundaan yang dimaksud dipandang sebagai keterpurukan bagi pemerintahan Pertama Menteri (PM) Srettha Thavisin, yang tersebut sudah pernah mengiklankan kebijakan pemberian bantuan ini sebagai sesuatu yang penting untuk memacu perekonomian yang dimaksud lesu. Selain itu, hal ini juga berdampak pada kebijakan kampanye utama partai Pheu Thai yang digunakan berkuasa pada pemilihan umum dan juga merupakan bagian dari kumpulan langkah-langkah stimulus yang tersebut dijanjikan untuk negara dengan perekonomian terbesar kedua pada Asia Tenggara ini.

Aspirasi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian menjadi rata-rata 5 persen selama empat tahun mungkin saja akan menghadapi tantangan sebab penundaan ini. Meskipun rencana pemerintah Thailand untuk mendanai kegiatan bantuan tunai senilai USD14 miliar atau setara Rp218 triliun sudah pernah mendapat persetujuan dari penasihat hukum, Dewan Negara, rencana ini telah terjadi memicu reaksi keras dari partai-partai oposisi, para mantan gubernur bank sentral, dan juga para ekonom. Keresahan berkisar pada pelebaran defisit fiskal kemudian memicu inflasi.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thailand telah terjadi mengingatkan adanya prospek pelanggaran hukum di rencana pemberian dompet digital, yang digunakan menambah kerumitan pada situasi ini. otoritas belum memberikan jadwal baru untuk dimulainya bantuan keuangan ini, menyebabkan banyak orang berada di ketidakpastian.

(Sumber:SindoNews)