Pajak Kesenangan 40-75% Ditunda, Luhut: Industri Hal ini Bukan Hanya Karaoke juga Diskotik Saja

Pajak Kesenangan 40-75% Ditunda, Luhut: Industri Hal ini Bukan Hanya Karaoke juga Diskotik Saja

Dailykabar.com – JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Maritim dan juga Penanaman Modal (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pelaksanaan kenaikan Pajak Barang dan juga Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 40-75% ditunda pemerintah. Adapun kenaikan PBJT diatur melalui Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintahan Pusat serta Daerah (UU HKPD).

Luhut mengatakan penundaan kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen sudah ada diputuskan pemerintah, setelahnya pihaknya bertemu dengan instansi terkait, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya dan juga pihak lainnya.

“Ya memang benar kemarin saya dengar itu ( kenaikan pajak hiburan) pada waktu saya di area Bali kemarin, lalu saya dengan segera kumpulkan instansi terkait hambatan itu, termasuk pak Gubernur Bali dan juga sebagainya,” ucap Luhut melalui akun Instagramnya, Rabu (17/1/2024).

Putusan penundaan implementasi kenaikan pajak hiburan 40-75 persen mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya adalah gugatan judicial review melawan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang dimaksud diajukan Asosiasi Spa Terapis Indonesia (ASTI) terhadap Mahkama Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Setelah penundaan kebijakan itu, pemerintah akan melakukan evaluasi. Luhut mengungkapkan hal ini tetap saja menjadi pertimbangan otoritas sebab berkaitan dengan hajat para pebisnis pada sektor hiburan.

“Sehingga kemarin kita menetapkan ditunda, kita evaluasi serta kemudian ada judicial review ke MK kan. Saya pikir itu harus kita pertimbangkan. Karena kita, keberpihakan kita terhadap rakyat kecil sangat tinggi, lantaran itu berbagai menyangkut pada pedagang-pedagang kecil juga,” paparnya.

“Jadi kita mau tunda dulu aja pelaksanaannya, itu satu. Karena itu dari Komisi XI DPR RI kan, itu sebenarnya, jadi tidak dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu,” lanjut dia.

Industri hiburan di area Indonesia, lanjut dia, bukanlah cuma berisi karaoke juga diskotik saja. Ada banyak pekerja yang tersebut sumber penghasilannya bergantung pada para penyedia jasa hiburan baik skala kecil sampai menengah. Atas dasar itulah, ia merasa belum ada urgensi untuk meninggikan pajak hiburan.

(Sumber:SindoNews)