Nasib TKI: Berjuang Demi Sesuap Nasi, Anggaran Perlindungan Dikorupsi

Nasib TKI: Berjuang Demi Sesuap Nasi, Anggaran Perlindungan Dikorupsi

Dailykabar.com – Pengadaan sistem pengamanan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada tahun anggaran 2012 diduga jadi event korupsi hingga merugikan negara RP17,6 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, tindakan hukum ini elibatkan Reyna Usman, mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan juga Penempatan Tenaga Kerja serta Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja kemudian Transmigrasi periode 2011-2015, yang tersebut juga merupakan mantan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Bali. 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa dugaan kerugian keuangan negara sebesar 88 persen merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Dugaan kerugian keuangan negara yang tersebut ditimbulkan pada pengadaan ini banyak sekitar Mata Uang Rupiah 17,6 miliar,” kata Alex menyinggung laporan dari BPK pada Kamis (25/1/2024) lalu.

Kronologi Korupsi

Pengadaan sistem pengamanan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah inisiatif berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu Perlindungan TKI di tempat luar negeri.

Rekomendasi yang disebutkan menyarankan agar data pemeliharaan TKI diolah untuk menjamin pengawasan juga pengendalian yang dimaksud efektif.

Reyna, selaku Direktur Jenderal Pembinaan kemudian Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja serta Transmigrasi, kemudian mengajukan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk tahun 2012. Sebagai langkah selanjutnya, individu aparatur sipil negara (ASN) di tempat lingkungan Kemenakertrans yang mana bernama I Nyoman Darmanta menjadi Pejabat Pengembang Janji (PPK).

Pada bulan Maret 2012, Reyna melakukan rapat dengan I Nyoman serta Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM), Karunia, untuk mendiskusikan tahap awal proyek pengadaan tersebut.

Saat proyek dijalankan, Tim Pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menemukan banyak kesalahan yang dimaksud menyebabkan proyek yang dimaksud tidak ada sesuai dengan spesifikasi awal, sebagaimana tercatat pada surat perintah kerja. Ketidaksesuaian ini mencakup komposisi hardware dan juga software.

Namun, I Nyoman selaku PPK tetap saja menyetujuinya sehingga pihak Kemenakertrans membayar 100 persen biaya proyek meskipun pekerjaan yang sebenarnya belum mencapai 100 persen.

“Kondisi faktual yang disebutkan mencakup belum dilakukannya instalasi pemasangan hardware dan juga software serupa sekali, khususnya yang tersebut menjadi dasar utama penempatan TKI pada negara Tanah Melayu lalu Arab Saudi,” ungkap Alex.

Sebagai akibat dari perbuatannya, KPK menetapkan Reyna, I Nyoman, kemudian Karunia sebagai tersangka, dengan dugaan pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Sumber: Suara.com)