Luruskan Pemberitaan di area Sebuah Media, Pemprov Sulsel Tegaskan Tak Pernah Bolehkan ASN Ikut Kampanye

Luruskan Pemberitaan pada area Sebuah Media, Pemprov Sulsel Tegaskan Tak Pernah Bolehkan ASN Ikut Kampanye

Dailykabar.com – Pj Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, didampingi Kepala Dinas Kominfo Sulsel, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel, kemudian Plt Biro Hukum Sulsel, mengklasifikasi lalu meluruskan terkait headline pemberitaan salah satu media cetak edisi Senin, 15 Januari 2024.

Di di berita itu disebutkan bahwa “Pemprov Sulsel Bolehkan ASN Ikut Kampanye”.

Ini tentu sangat disayangkan, dikarenakan berita ini adalah berita yang digunakan bukan benar (hoaks), sebab tiada sesuai substansi yang disampaikan oleh Pj Gubernur Sulsel pada wawancara pada waktu berkunjung ke Gudang Logistik KPU Kota Enrekang.

“Hal ini tentu kita perlu luruskan, oleh sebab itu mampu memunculkan multitafsir yang tersebut disalah artikan seakan-akan kita (Pemprov Sulsel) membolehkan sesuatu yang digunakan dilarang, padahal aturannya jelas,” ucap Arsjad, pada waktu konferensi pers bersatu para wartawan di dalam Kantor Gubernur Sulsel, Hari Jumat (26/1/2024).

Menurut Arsjad, jikalau dicermati secara seksama, video yang digunakan ada dengan durasi 1 menit 57 detik tersebut, tiada ada satupun statement dari Pj Gubernur Sulsel yang menyatakan Pemprov Bolehkan ASN Ikut Kampanye.

Lebih lanjut ia menjelaskan, yang digunakan ada justru mengingatkan, menegaskan bahwa ASN harus netral juga tiada berpihak. Meskipun ASN boleh memilih, tapi tidak ada boleh diungkapkan, termasuk diartikulasikan pada bentuk simbolik.

Ia pun berharap, agar media meluruskan serta mempersilakan menyaksikan video tersebut,  cermati apakah betul yang tersebut disampaikan oleh Pj Gubernur sesuai dengan itu.

“Karena kita perlu mengungkap ini secara terang-terangan untuk mengedukasi warga agar lebih banyak paham bahkan komitmen untuk menegaskan netralitas ASN,” katanya.

Kemudian Arsjad juga sempat menghubungi pihak Bawaslu Sulsel untuk menilai isi video yang disebutkan serta mengatakan, tak ada yang salah di pembukaan wawancara tersebut.

“Untuk itu, saya mengajukan permohonan untuk teman-teman media untuk tambahan bijak, tambahan terkonfirmasi, kemudian berharap tak ada kesalahpahaman atau kesalahtafsiran terhadap statement berita yang keluar. Kami percaya bahwa teman-teman media, sebagai mitra pemerintah yang menyampaikan berita secara benar dan juga profesional,” imbuhnya.

Di tempat yang mana sama, Kepala BKD Sulsel, Sukarniaty Kondolele, mengatakan, komitmen Pj Gubernur Sulsel terkait netralitas ASN sudah pernah ditunjukkan melalui beberapa kegiatan. Misalnya, pada September terkait netralitas ASN, dimana keterlibatan Komisi ASN yang dimaksud datang secara langsung ke Sulsel, berkaitan dengan rapat koordinasi netralitas ASN.

Kedua, lanjut Sukarniaty Kondolele, pada tanggal 16 Oktober 2023 juga diinisiasi oleh BKD dengan Pj Gubernur, ikrar bersatu dengan seluruh penjabat tinggi Pratama lingkup Pemprov Sulsel, yang mana satu minggu kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh pejabat tinggi Pratama, sampai jajarannya hingga ke bawah.

Kemudian yang dimaksud terakhir, lanjut Sukarniaty Kondolele, menerbitkan surat edaran tertanggal 17 Oktober 2023, yang juga menekankan netralitas ASN dalam lingkup Pemprov Sulsel.

“Semuanya tegas dari Bapak Pj Gubernur Sulsel,” ungkapnya.

Plt Biro Hukum Pemprov Sulsel, Herwin Firmansyah, mengatakan, tiada ada statement Pj Gubernur membolehkan ASN terlibat kampanye. Tapi yang ada, aturan yang dimaksud membolehkan baik di Undang-undang Pemilu, maupun pada PP 94 tentang kedisiplinan PNS.

Kepala Dinas Kominfo SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra berharap, media memberitakan yang dimaksud soft lagi, apalagi menghadapi jadwal kebijakan pemerintah yang tersebut terbesar di dalam Indonesia.

“Teman-teman bisa jadi mengkonfirmasi ke kami lalu kami akan siap untuk menjelaskan apa pun yang dimaksud terkait kemudian ingin disampaikan oleh teman-teman media,” terangnya. 

(Sumber: Suara.com)