Komisi II DPR Sarankan KPU Minta Fatwa MA terkait Putusan PTUN Irman Gusman

Komisi II DPR Sarankan KPU Minta Fatwa MA terkait Putusan PTUN Irman Gusman

Dailykabar.com – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR , Junimart Girsang menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan permohonan fatwa dari Mahkamah Agung (MA) terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ibukota menghadapi pencoretan Irman Gusman dari daftar calon tetap saja (DCT) pemilihan raya DPD.

Hal disampaikan Politikus PDIP itu menanggapi alasan KPU yang tak menjalankan putusan PTUN Jakarta. KPU masuk akal tak menjalankan putusan PTUN Ibukota sebab dianggap bertentangan dengan putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023. Sehingga KPU akan dianggap membangkang dari konstitusi.

“Saya bertanya pada Pak Hasyim (Ketua KPU) apabila bukan melaksanakan putusan PTUN yang telah inkrah (dan berkekuatan hukum mengikat), apakah itu masuk pembangkangan atau tidak? Semua pengadilan sebanding dan juga bukan boleh tafsir juga,” ujar Junimart dikutip, hari terakhir pekan (19/1/2024).

Junimart mengungkapkan sebaiknya KPU memohon fatwa dari MA mengenai putusan PTUN. “Supaya nanti KPU tak disalahkan, supaya tiada digugat. Tidak diminta ganti merugi bahkan dipidanakan sebab itu kesulitan hak seseorang,” tandas Junimart.

Dijelaskan juga persoalan hukum Irman Gusman berbeda dengan perkara Oesman Sapta Odang. Sehingga tidaklah mampu dijadikan contoh untuk jadi dasar alasan KPU tidak ada menjalankan putusan PTUN Jakarta.

“Apalagi ini PTUN telah mengeluarkan perintah eksekusi putusan tapi KPU konon bukan mau menjalankan,” papar dia.

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan menyatakan jikalau KPU ragu-ragu melawan sebuah tindakan hukum itu mengikat atau tidak, maka dapat memohonkan fatwa dari MA.

“Apakah putusan PTUN itu mengikat KPU juga untuk melaksanakannya. Itu saran yang tersebut bagus dari Pak Junimart,” kata Maruarar.

(Sumber:SindoNews)