Kampanye Terbuka Dimulai, Caleg dan juga Parpol Bakal Jor-joraan Lakukan Politik Uang

Kampanye Terbuka Dimulai, Caleg lalu juga Parpol Bakal Jor-joraan Lakukan Politik Uang

Dailykabar.com – Jadwal kampanye terbuka pada proses pemilihan akan dimulai, Mingguan (21/01/2024). Pengerahan massa akan terjadi di selama dua minggu kedepan hingga 10 Februari 2024.

Pakar urusan politik UGM, Mada Sukmajati berpendapat, kampanye terbuka akan sangat berpotensi makin maraknya  kebijakan pemerintah uang. Partai urusan politik (parpol) atau calon legislatif (caleg) diprediksi akan jor-joran atau menguras dana politiknya untuk mendulang pengumuman para pemilih.

“Pengeluaran partisipan pemilihan umum akan meningkatkan tajam pasca tanggal 21 januari (2024) di kampanye terbuka dikarenakan sejumlah alokasi anggaran kampanye terbuka untuk bensin, konsumsi, snack, sewa artis, sewa tempat dan juga lainnya yang digunakan berpotensi terjadinya kebijakan pemerintah uang,” ungkap Mada pada diskusi Sintesis “Pemilu 2024 kemudian Politik Uang” di area Yogyakarta, Hari Sabtu (20/01/2024).

Menurut Mada, tingginya prospek urusan politik uang di kampanye terbuka tidak tanpa alasan. Apalagi pemilihan raya 2024 didesain lebih tinggi berbagai atau intensnya komunikasi urusan politik terhadap pemilih.

Karenanya jadwal periode kampanye terbuka pun dibuat lebih lanjut mepet dengan jadwal Pemilihan Umum pada 14 Februari 2024 mendatang. Desain ini pun disebut direspon  partisipan pilpres untuk show off atau pamer kekuatan, termasuk finansial masing-masing.

“Kalau mengamati data laporan penerimaan kemudian pengeluaran  dana pileg 2019, alokasi terbesar untuk kampanye terbuka. Hal ini juga sangat dimungkinkan terjadi pada pemilihan umum kali ini.  Kita sih meragukan laporan awal dana partai. Pasti kampanye terbuka punya impliokasi tingginya peluang politk uang,” tandasnya.

Mada menambahkan, tak cuma menyalahkan partisipan pemilu, kebijakan pemerintah uang sebenarnya juga merupakan kesalahan pengambil kebijakan. Bilamana tidak, di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 tahun 2023 disebutkan, unsur kampanye bisa jadi di bentuk berbagai jenis barang. 

Setiap komponen kampanye yang dimaksud dipasang atau dibagikan untuk warga ada batasan nominalnya jikalau diuangkan, yakni maksimal bernilai Rp100 ribu. Hal ini berarti secara bukan secara langsung urusan politik uang justru dilegalkan.

“Aturan maksimal seratus ribu [bahan kampanye] ini kan sudah ada bisa jadi disebut urusan politik uang yang digunakan dilegalkan. By definition ini bagian dari urusan politik uang walaupun bisa saja jadi alibi sebab pelaksana pilpres untuk membedakan poltik uang kemudian biaya politk,” ungkapnya.

Karenanya Mada berharap pengawasan kebijakan pemerintah uang harus dilakukan. Pengawasan bukan mampu cuma dilaksanakan Bawaslu juga KPU.

Dengan demikian tiada semakin banyak orang yang mana pesimis akan Pemilu. Termasuk mengatasi permasalahan poltik uang yang tak kunjung dapat diadakan secara optimal.

“Politik transaksional akan dianggap wajar, tidaklah ada ideologi urusan politik yang dimaksud baik sehingga berbagai orang pesimis urusan politik uang bisa saja dikendalikan pada pemilihan umum ini,” imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

(Sumber: Suara.com)