Ini adalah Rincian UU masalah Presiden Boleh Kampanye, Ada yang mana Luput Dibaca Jokowi?

Hal ini adalah Rincian UU kesulitan Presiden Boleh Kampanye, Ada yang dimaksud mana Luput Dibaca Jokowi?

Dailykabar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan klarifikasi terkait ucapannya persoalan presiden boleh memihak juga kampanye. Ia pun mengatakannya sambil menunjukkan isi UU yang tersebut mengatur tentang hal tersebut.

“Saya cuma ungkapkan ketentuan dari ketentuan perundang-undangan. Jangan ditarik ke mana-mana, jangan diinterpretasikan ke mana-mana,” kata Jokowi, mengutip Kompas TV, Sabtu (27/1/2024).

Ia memperlihatkan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 299 yang tersebut berbunyi “Presiden kemudian perwakilan Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”. Lalu, ditunjukkan pula Pasal 281 yang tersebut isinya ketentuan kampanye bagi presiden.

“Kampanye pemilihan yang digunakan mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, harus memenuhi ketentuan: tidak ada menggunakan infrastruktur pada jabatannya, kecuali infrastruktur pengamanan; menjalani cuti di area luar tanggungan negara.”

Namun, apa yang diperlihatkan Jokowi itu disorot dikarenakan tidak ada lengkap atau belaka sebagian saja. Hal ini pun membuatnya dinilai memaksakan diri ingin berkampanye. Lantas, seperti apa rincian isi UU yang dimaksud selengkapnya?

Rincian Isi UU yang Luput Dijelaskan Jokowi

Saat menjelaskan terhadap awak media, Jokowi rupanya tiada mengungkap isi UU terkait secara keseluruhan. Hal ini pun menjadi sorotan umum serta beberapa dari mereka itu melampirkan isinya yang dimaksud lebih lanjut rinci. Berikut bunyinya.

Pasal 299

(1) Presiden kemudian delegasi Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye

(2) Pejabat negara lainnya yang tersebut berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

(3) Pejabat negara lainnya yang dimaksud bukanlah berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:

a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;

b. anggota pasukan kampanye yang tersebut telah didaftarkan ke KPU; 

c. atau pelaksana kampanye yang mana sudah ada didaftarkan ke KPU.

Pasal 281

(1) Kampanye pemilihan yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubenur, delegasi gubenur, bupati, perwakilan bupati, walikota, serta delegasi walikota harus memenuhi ketentuan:

a. tidaklah menggunakan sarana di jabatannya, kecuali prasarana pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menjalani cuti pada luar tanggungan negara;

(2) Cuti dan juga jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan juga penyelenggaraan pemerintah daerah;

(3) Ketentuan lebih lanjut lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

Meski begitu, melalui laman mkri.id, dua pasal itu diminta diubah oleh manusia advokat bernama Gugum Ridho Putra. Ia membacakan permohonannya ini di sidang pada MK pada Mulai Pekan (22/1/2024) kemarin. Adapun berikut perubahannya.

Pasal 281 menjadi berbunyi:

(1) Kampanye pemilihan umum yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubenur, delegasi gubenur, bupati, delegasi bupati, walikota, lalu perwakilan walikota harus memenuhi ketentuan: 

a. tak menggunakan sarana pada jabatannya, kecuali infrastruktur pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur di ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. menjalani cuti di tempat luar tanggungan negara; 

c. tidak ada terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah dilakukan bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan juga bukan mempunyai peluang konflik kepentingan dengan tugas, wewenang kemudian hak jabatan masing-masing.

Pasal 299 menjadi berbunyi: 

(1) Presiden dan juga Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sepanjang tidak ada terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah terjadi bercerai dengan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan juga bukan memiliki prospek konflik kepentingan dengan tugas, wewenang serta hak jabatan masing-masing.

Kontributor : Xandra Junia Indriasti

(Sumber: Suara.com)