Akali Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Politikus PKB Reyna Usman Rugikan Negara Simbol Rupiah 17,6 Miliar

Akali Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Politikus PKB Reyna Usman Rugikan Negara Simbol Rupiah 17,6 Miliar

Dailykabar.com – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Bali Reyna Usman resmi dijadikan sebagai dituduh di persoalan hukum korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) tahun anggaran 2012 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan korupsi yang disebutkan mengakibatkan kerugian negara Simbol Rupiah 17,6 miliar.

“Berdasarkan pemeriksaan BPK RI, dugaan kerugian keuangan negara yang mana ditimbulkan pada pengadaan ini sebagian sekitar Mata Uang Rupiah 17,6 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Tak individu diri, Reyna menjadi terdakwa dengan pejabat pembuat komitmen (PPK), sekaligus ASN dalam Kemenakertrans (sekarang Kemenaker) I Nyoman Darmanta (ID), kemudian Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM), Karunia (KRN).

Kasus ini terjadi pada ketika Reyna menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja lalu Transmigrasi Kemnaker.

Saat itu, Tim Terpadu Perlindungan TKI di tempat luar negeri merekomendasikan untuk mengupayakan pengelolaan data dan juga proteksi TKI, sehingga tepat dan juga cepat melakukan pengawasan.

Sesuai dengan jabatannya, Reyna kemudian mengajukan anggaran untuk tahun 2012 sebesar Simbol Rupiah 20 miliar untuk sistem proteksi TKI. I Nyoman ditunjuk sebagai PPK pada pengadaan tersebut.

Selanjutnya pada Maret 2012, antara Reyna, serta Nyoman mengadakan rapat dengan Karunia sebagai direktur PT Adi Inti Mandiri. Atas persetujuan Reyna disepakati nilai perkiraan sendiri (HPS) yang sepenuhnya menggunakan tarif PT Adi Inti Mandiri.

“Untuk proses lelang yang sejak awal sudah pernah dikondisikan pihak pemenangnya adalah perusahaan milik KRN, dimana KRN sebelumnya telah lama menyiapkan dua perusahaan lain seolah-olah terlibat juga pada proses penawaran dengan tak melengkapi syarat-syarat lelang sehingga nantinya PT AIM dinyatakan sebagai pemenang lelang,” ujar Alex.

Pengondisian pemenangan lelang yang dimaksud juga diketahui oleh Reyna. Saat kontrak berjalan, dijalankan pemeriksaan oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Ditemukan, terdapat item-item yang tidak ada sesuai, pada antaranya komposisi hardware serta software.

“Selain itu melawan persetujuan IND selaku PPK, diadakan pembayaran 100 persen ke PT AIM sekalipun fakta di area lapangan untuk hasil pekerjaan belum sepenuhnya mencapai 100 persen,” ujar Alex.

“Kondisi faktual dimaksud diantaranya belum dijalankan instalasi pemasangan hardware kemudian software sejenis sekali untuk yang menjadi basis utama penempatan TKI dalam negara Malaya dan juga Saudi Arabia,” bebernya.

Atas perbuatan yang dimaksud Reyna, I Nyoman, serta Karunia dijerat dengan pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Guna proses penyidikan, KPK baru menahan Reyna kemudian I Nyoman selama 20 hari pertama di dalam Rutan KPK, terhitung sejak 25 Januari sampai dengan 13 Januari 2024. Sementara Karunia, diminta untuk bersikap kooperatif pada pemanggilan KPK selanjutnya.

(Sumber: Suara.com)